undang undang kepemudaan 2017. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah kemudian mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor2017, No. undang undang kepemudaan 2017

UU ini berisi mengenai ketentuan umum, hak dan kewajiban, tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyelenggaraan kesehatan, upaya kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, sumber daya manusia. 183 -2- 2. Sedangkan periodisasi RPJM Daerah tidak dapat. Database Peraturan Perundang-undangan Indonesia - Kumpulan Peraturan Pusat dan Daerah yang ada di IndonesiaWebsite Resmi Informasi Hukum KPU. UMUM Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara. LATAR BELAKANG Dasar Hukum 1. 9, LN. b. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang. Undang-Undang ini juga. 1. 17, LN. pdf UU_Nomor_7_Tahun_2017_-_Batang_Tubuh_-_Hal. M. Salinan Perpu Nomor 1 tahun 2022. 2 61. Peraturan Menteri Sosial tentang Karang Taruna2017. Undang-undang (UU) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. ABSTRAK: bahwa dalam rangka optimalisasi urusan pemerintahan di bidang layanan pemuda sebagai unsur wajib non pelayanan dasar diperlukan peran serta pemuda dengan perencanaan, pelaksanaan penganggaran dan evaluasi guna terjaminnya hak pemuda di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan agama guna terwujudnya pembangunan. Secara legal formal, pembangunan kepemudaan telah memiliki payung hukum yang sekaligus menjadi bingkai hukum dalam mengelola urusan kepemudaan. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; e. com) Undang-undang Republik Indonesia No. undang-ungang nomor. BAB XIORGANISASI KEPEMUDAAN. Pada Provinsi Kalimantan Timur, program JPI bisa dikatakan sebagai òtonik ó. Batasan Pemuda Berdasarkan Undang-undang pemuda modern (itsac. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi; e. bahwa negara. 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional, Pasal 13 Ayat 1D:188-PERATURAN PER UUPERDA PDFPERDA PDF 20223-PERDA KEPEMUDAAN. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916); 3. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan menyebutkan bahwa pemuda merupakan warga Indonesia yang masuk pada periode pertumbuhan serta perkembangan dan berusia. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kepemudaan; Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27, Pasal 28C, dan Pasal 31 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Rabu, 03 Mei 2017. Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (LembaranUndang-Undang Kepemudaan adalah bentuk upaya dalam proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan adalah pengakuan sejarah perjuangan bangsa Indonesia telah mencatat peran penting pemuda yang dimulai dari pergerakan Budi Utomo tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945, pergerakan pemuda, pelajar, dan mahasiswa tPeraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembangunan Kepemudaan ABSTRAK: bahwa dalam pembaruan dan pembangunan bangsa, pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan sebagai bagian dari pembangunan nasional;Apakah undang-undang yang ada masih relevan dan masih mampu mengakomodasi pesatnya dinamika perkembangan yang terjadi itu, jawabnya jelas perlu pengkajian kembali apa yang erlu diperkuat dari materi perundang-undangan yang ada. Jumat, 8 September 2017 Rabu, 11 Mei 2022 1 Komentar. 09 JULI 2020. Ketentuan ini dimohonkan sejumlah fungsionaris Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jawa Barat yang merasa dirugikan lantaran usia 16 tahun. 0. 56, TLN NO. Undang-Undang RI Nomor 7 2017 - Pemilihan Umum oleh Tim Fokusmedia Stok Tersedia. 190, TLN NO. ATAS . bahwa dalam sejarah perjuangan bangsa indonesia sejak perintisan pergerakan kebangsaan Indonesia, pemuda berperan aktif sebagai ujung tombak dalam mengantarkan bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat; b. UU Nomor 27 Tahun 2022. Mencabut Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 16 Tahun 2017 tentang. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Penyelenggaraan. doc 3 7. Undang -Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Re publik Indonesia Tahun 2009 Nomor 183 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indone sia Nomor 5067 ); 3. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067); 6. 6354, LL SETKAB : 51 HLM. 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan. Daftar Masuk. . 2009/ No. go. Undang-Undang . Tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi. - 2 - Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27, Pasal 28C, dan PasalPUTUSAN Nomor PUTUSAN Nomor 55/PUU-XVIII/2020. Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017 – 2022; Mengingat : 1. 000 Rp 24. 2013/No. DOWNLOAD: Baca juga: SK dan PP Gerakan Pramuka; Surat. Pasal 52 ayat (1) sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 5. 4700, LL SETNEG : 6 HLM. Sumatera Barat, Jam. 2017 tentang Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda. Setelah diberlakukannya undang undang No. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi; e. 6782, jdih. Buku Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah [edisi 2017] karya Tim Fokusmedia. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 124 Ayat (4) dan 178 Ayat (4). Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2009 dalam Lembaran Negara Nomor 148 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5067. Kepemudaan (Undang-Undang Kepemudaan) yang sampai dengan saat ini berlaku. RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN. Untuk itu, diperlukan suatu pengaturan ekonomi kreatif secara komprehensif yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta berasaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keadilan,. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan di bidang layanan kepemudaan berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak pemuda sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diperlukan pembangunan kepemudaan. undang-undang 2017. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkanKeberhasilan pembangunan kepemudaan merupakan tanggung jawab berbagai pihak sebagai bagian dari pembangunan nasional dan pembangunan sumber daya manusia Indonesia seutuhnya. Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. May 24, 2023 · Presiden Jokowi telah menerbitkan UU Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilu. 375 Bedah Konstitusi Lewat Gambar : Dinamika Konstitusi Indonesia. bahwa dalam pembaharuan bangsa, pemuda. 990, jdih. OLEH KEMENPAN-RB. Sebagaimana Undang-undang No 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan yaitu melalui Penyadaran (Bab VI pasal 22 dan 23), Pemberdayaan (Bab. 17, LN. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. 7 %·¾­ª 1 0 obj /Type /Catalog /Pages 2 0 R >> endobj 2 0 obj /Type /Pages /Kids [ 4 0 R 11 0 R 18 0 R 25 0 R 32 0 R 39 0 R 46 0 R 53 0 R 60 0 R ] /Count 9 >> endobj 3 0 obj /Producer /Title /Author /Subject /ModDate /Keywords >> endobj 4 0 obj /Type /Page /MediaBox [ 0 0 595 842 ] /Contents 5 0 R /Resources /ProcSet [ /PDF /Text /ImageB. ini juga memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan program pelayanan kepemudaan. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEPEMUDAAN. id : 48 hlm. Perpres ini menggantikan Perpres Nomor 66 Tahun 2017 yang sudah dicabut. Tulisan ini akan membedah undang-undang tersebut melalui perspektif Feminist Legal Theory, untuk melihat apakah undang-undang tersebut telah benar-benar mampu memenuhi segala hak perempuan PMI. Undang-Undang ini juga memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan program pelayanan kepemudaan. Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,. Sinergitas antara pemangku kepentingan di bidang kepemudaan sangat penting. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik I ndonesia Tahun 1945; 2. b. Bidang. Mengingat: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27, Pasal 28C, dan Pasal 31 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) Undang. Sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu terkait hal tersebut. Peraturan Daerah Provinsi Lampung NomorNOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG URAIAN TUGAS DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN TANAH LAUT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANAH LAUT, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. JENIS GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN 4. NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TRENGGALEK, Menimbang : a. KEPEMUDAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TERNATE, Menimbang : a. -Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Berkaitan dengan keolahragaan, pemerintah membentuk Undang - Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan yang telah disahkan oleh Presiden pada tanggal 16 Maret 2022. menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. 23 4. Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka. Jenis. Pembangunan kepemudaan tidak terlepas dari ilmu pengetahuan sebagai modal pemuda dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pemuda lebih mampu mengenal alam, kehidupan sosial dan juga kemanusiaan. Tempat Lahir : Yogyakarta 3. organisasi kepemudaan 12. 2019. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067); 3. go. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. sejak perintisan pergerakan kebangsaan Indonesia, pemuda berperan aktif sebagai ujung tombak dalam. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka menyiratkan bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga berkewajibanKebebasan Berserikat Dalam Pembentukan Organisasi Kepemudaan Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. pembinaan kepemudaan dan olahraga berskala Desa; s. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. Pasal 1. 2 2. kepemudaan. setneg. 2017 . Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan. Rasuna Said, Kav B-2, Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920Buku Undang-undang Kepemudaan karya Tim Fokusmedia. Kepemudaan; Mengingat : 1. dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global sehingga perlu diganti; e. Tematik. . Undang-Undang tersebut memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, khususnya Pasal 63 yang menyebutkan bahwa ahli gizi merupakan salah satu tenaga keolahragaan. (3)Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2017. Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan AtasUndang-Undang Tentang Kepemudaan. LATAR BELAKANG Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238); 4. huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kepemudaan; Mengingat: . Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148,. Pemuda memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. TENTANG DATABASE PERATURAN. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kepemudaan; Mengingat: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27, Pasal 28C, dan Pasal 31 ayat (1), ayat (4),Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17. Jejaring organisasi kepemudaan 27. bahwa Pemuda sebagai generasi penerus memiliki. 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang kepemudaaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan,. 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan: DOWNLOAD: 6: UU No. Menurut Undang-Undang Kepemudaan mendefinisikan kepemudaan dengan (keadaan atau kondisi muda, sama dengan "masa kanak-kanak" atau "kedewasaan") sebagai "berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. , M. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal. 5430, LL SETNEG: 35 HLM. undang. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan; 5. Lihat semua. . Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 ini berlaku bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan jasa konstruksi di Indonesia, termasuk pemerintah, badan. PENJELASAN. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah, terjadinya perubahan yang mendasar dalam. KEPEMUDAAN. XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas 2019, No. Secara resmi, UU ini dikenal sebagai Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 (atau UU 7/2017). Buku sejenis lainnya. Undang-undang (UU) NO. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Pengamat nilai pemuda pengaruhi kemenangan pemilu 2014. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 Tentang Pembentuk. Di antara peraturan perundangan-undangan tersebut adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dan Penjelasannya. Tipe Dokumen. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945”, Fakultas Hukum Universitas Mataram JURNAL HUKUM JATISWARA, hlm. Undang-Undang Nomor 28 Tahun1959 tentang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 (UU/2017/18) (2017) tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Jenjang Eselon 2 saat ini terbagi ke dalam keasdepan yang mengelola Tenaga dan Sumber. Kepemudaan, Olah Raga dan. BAD IX . Konsolidasi Demokrasi Indonesia (Original Intnt UU Pemilu 2017 tentang Pemilihan Umum). BAB I. DEWAN GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN 5. ENTRY MEETING. id :. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepemudaan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan; Mengingat : 1. 4. ;. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas. 1 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas UU No. Tutup. UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2009 2009 TENTANG KEPEMUDAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Pro. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara. Undang-undang nomer 10 tahun 195. NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELAYANAN KEPEMUDAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, Menimbang : a. kemsos. LN. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional. Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 2017, No. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009. 5067, LL SETNEG : 25 HLM. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237); 3. nomor. Keputusan Presiden No 23 Tahun 1976 tentang Hadiah, Seni, Ilmu Pengetahuan, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG KEPEMUDAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDON.